Selamat Datang di website Komunitas Pajak P5, ...
Login Anggota | Lupa Password

Tentang Kami

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P-5) - Tahun 2009 - 2014
I Pelindung 1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
II Dewan Pembina 1. Sutadi Sukarya
2. Hussein Kartasasmita
3. Ahmad Din
4. A.Anshari Ritonga
5. Hadi Poernomo
6. Sunaria Tadjudin
7. Haryono Sosrosugondo
8. A. Idris Pulungan
9. Abroni Nasution
10.Mucthar Tumin
III Dewan Pimpinan Pusat  
  Ketua Umum Mochamad Soebakir
  Ketua I Nono Hanafi
  Ketua II A.Asri Harahap
  Sekretaris Umum F.X.Soemarto
  Sekretaris I Budi Santoso
  Sekretaris II Eddy Prasetyo
  Bendahara Farida Rosyida
  Wakil Bendahara Supiyem. S
IV Bidang I ( ADRT ) Organisasi dan Penggalangan Anggota
  Ketua Mardianto
  Sekretaris Winoe Dharsono
  Anggota 1. Jurizal
2. Ali Asman
3. Mulya Ibrahim
4. Nurachman
V Bidang II Pendidikan Internal
  Ketua Suminarto Basuki
  Sekretaris Djauhari Jacub
  Anggota 1. Abdul Rauf
2. Fauzie Munir
3. Sumiharti
4. Rumiris Tambunan
VI Bidang III Usaha Sosial dan Kesejahteraan
  Ketua Arslan Soekoen
  Sekretaris Budi Eko
  Anggota 1. Tunggul Sitohang
2. H.M Maridjo
3. Amran Usman
4. Zulfayusmi Umar
VII Bidang IV Profesi
  Ketua M.Ridwan
  Sekretaris Djadjat Duriat
  Anggota 1. Ali Kadir
2. Sonny Triharsono
3. Nazaruddin Siregar
4. Taryo Andiwidjaya
VIII Bidang V Pendidikan External
  Ketua Djazoeli Sadhani
  Sekretaris Hanggono Pemungkas
  Anggota 1. Nuryadi
2. Koencoro Djojohadikoesoemo
3. Subardi Widjaya Kesdu
4. Azwan Zamzam
 

Anggaran Dasar

 

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Para Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, menyadari sepenuhnya bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebagai mantan unsur aparatur dan abdi Negara, kami mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk membantu terwujudnya tujuan Negara tersebut diatas.

Bahwa jiwa dan semangat kesetia kawanan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, mendorong kami untuk bersatu didalam suatu wadah organisasi ”Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak” dengan susunan Anggaran Dasar (AD) sebagai berikut :


BAB. I

NAMA, ASAS, KEDUDUKAN  DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak yang selanjutnya disingkat P-5, adalah organisasi dibidang sosial, pendidikan dan profesi lain yang sesuai dengan keahlian masing-masing, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tanggal 19 Desember 1984, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB. II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan P-5 adalah untuk :
  • Menghimpun para pensiunan dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam satu wadah, untuk meningkatkan persatuan, kesatuan dan kegotong-royongan;
  • Membantu pelaksanaan perundanga-undangan perpajakan;
  • Memajukan, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian di bidang perepajakan;

Memperhatikan dan menngkatkan kesejahteraan anggota P-5 beserta keluarganya.

 

BAB. III

USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan dimaksud pada Pasal 2, P-5 melakukan uaha dalam arti seluas-luasnya,sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

 

BAB. IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEwAJIBAN

Pasal 4

  • Anggota P-5 terdiri dari para pensiunan dan mantan pegawai DJP.
  • Keanggotaan berdasarkan sistem pro-aktif.
  • Hal-halyang berkenaan dengan keabggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 5
                                          
Hak Anggota :

  • Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  • Mempunyai satu suara dalam rapat dan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).
  • Mengajukan pendapat dan usul guna kemajuan organisasi.
  • Membela diri hingga ke tingkat MUNAS atas hukuman yang dikenakan oleh organisasi.

Pasal 6
                                          
Hak Anggota :

  • Membayar uang pangkal dan iuran bulanan.
  • Mentaati AD/ART dan peraturan yang berlaku dalam organisasi.
  • Mewakili organisasi ke luar dengan penugasan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang.
  • Menghadiri rapat atas undangan organisasi.
  • Berperan serta melaksanakan program kerja organisasi.
  • Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi.


BAB. V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi P-5 :

  • Organisasi tingkat pusat (DPP) berkedudukan di Jakarta.
  • Organisasi tingkat daerah (DPD) berkedudukan di ibu kota Propinsi.
  • Organisasi tingkat cabang (DPC) berkedudukan di tempat  kedudukan Kantor Pelayan Pajak (KPP) atau tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajaka Bumidan Bangunan (KP-PBB) atau kantor lain di bawah DJP.
  • Jika pada suatu tempat, berkedudukan lebih dari satu kantor sebagaimana tersebut pada butir 3, di tempat tersebut hanya dapat didirikan satu DPC, kecuali di tempat tersebut organisasi memasang perlu membentuk lebih dari satu DPC.

 

BAB. VI

KEPENGURUSAN

Pasal 8

  • Pimpinan organisasi di tingkat pusat terdiri dari :
    • Pelindung
    • Dewan Pembina (DP)
    • DPP yang beranggotakan :
      • Ketua Umum
      • Ketua I dan II
      • Sekretaris Umum
      • Sekretaris I dan II
      • Bendahara dan Wakil Bendahara
      • Ketua-ketua Bidang beserta anggotanya
  • Ketua Umum dipilih oleh MUNAS dan diberi mandat untuk menyusun DPP sesuai dengan keperluan.
  • Ketua DPD dipilih oleh DPC dan diberi mandat untuk menyusun DPD sesuai dengan keperluan.
  • Ketua DPC dipilih oleh rapat anggota cabang P-5 yang bersangkutan dan diberi mandat untuk menyusun DPC sesuai dengan keperluan.
  • Jumlah anggota DP ditetapkan sesuai dengan keperluan.
  • Bidang-bidang dalam DPP sekurang-kurangnya terdiri dari :
    • Bidang organisasi dan penggalangan anggota
    • Bidang Pendidikan
    • Bidang usaha, sosial dan kesejahteraan
    • Bidang profesi
  • Masa bakti DP, DPP, DPD dan DPC ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa bakti tersebut, dan dapat dipilih kembali.
  •  Apabila ada anggota pengurus pada DP, DPP, DPD atau DPC berhalangan tetap (meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugas), pengurus tersebut dapat diganti masing-masing berdasarkan putusan rapat DP,DPP, DPD atau DPC.

Pasal 9

  • Pimpinan organisasi di tingkat daerah terdiri dari :
    • Pelindung
    • DPP yang beranggotakan :
      • Ketua dan Wakil Ketua
      • Sekretaris dan Wakil Sekretaris
      • Bendahara dan Wakil Bendahara
      • Ketua-ketua seksi beserta anggotanya
  • Jumlah Seksi ditentukan sesuai dengan keperluan.
  • Pengesahan DPD dilakukan oleh DPP

Pasal 10

  • Pimpinan organisasi di tingkat cabang terdiri dari :
    • Pelindung
    • DPC yang beranggotakan :
      • Ketua dan Wakil Ketua
      • Sekretaris dan Wakil Sekretaris
      • Bendahara dan Wakil Bendahara
      • Ketua-ketua seksi beserta anggotanya
  • Jumlah Seksi ditentukan sesuai dengan keperluan.
  • Pengesahan DPC dilakukan oleh DPP.

 

BAB. VII

PELINDUNG

Pasal 11

  • Direktur Jenderal Pajak dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak adalah Pelindung P-5 ditingkat pusat.
  • Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Umum yang berkedudukan di ibukota Propinsi adalah Pelindung P-5 di tingkat Daerah.
  • Kepala KPP, Kepala KP-PBB atau Kepala Kantor lainnya di lingkungan DJP adalah Pelindung P-5 di tingkat Cabang.

 

BAB. VIII

MUSYAWARAH NASIONAL,
RAPAT DPD DAN RAPAT DPC

Pasal 12

  • MUNAS mempunyai kekuasaan  tertinggi dalam organisasi dan bertugas :
    • Menetapkan AD;
    • Menetapkan program kerja berdasar AD/ART;
    • Memilih, mengangkat dan memberhentikan DP dan DPP.
  • MUNAS diselenggarakan satu kali dalam 4 (empat) tahun dan pada MUNAS tersebut DPP memberikan pertanggungjawaban selama masa baktinya.
  • MUNAS Luar Biasa diadakan atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC.
  • Peserta MUNAS adalah DP, DPP, DPD, dan DPC serta anggota pengurus dan anggota lainnya.
  • MUNAS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh DP, DPP, DPD dan ½ (seperdua) jumlah DPC.
  • Apabila yang hadir dalam MUNAS tidak memenuhi kuorum yang ditentukan, MUNAS ditunda paling lama 1 (satu) jam, sesudah MUNAS dapat dilagsungkan dengan sah tanpa mengindahkan kuorum.
  • MUNAS dipimpin oleh Ketua Sidang yang ditunjuk oleh DPP.
  • Keputusan MUNAS diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  • Dalam MUNAS setiap anggota yang hadir mempunyai 1 (satu) suara.
  • Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara berimbang, ketua sidang berhak memutuskan.


Pasal 13

  • Rapat DPD mempunyai kekuasaan tertinggi dalam strukrur organisasi Daerah dan bertugas :
    • Memilih, mengangkat dan memberhentikan DPD;
    • Menilai kebijaksanaan DPD.
  • Rapat DPD diadakan apabila dianggap perlu oleh DPD dan anggota.
  • Peserta Rapat DPD adalah DPD dan anggota.
  • Rapat DPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh DPD dan ½ (seperdua) jumlah anggota DPC yangbersangkutan.
  • Apabila Rapat DPD tidak mencapai kuorum, Rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, setelah itu Rapat dapat dilaksanakan dengan sah tanpa mengindahkan kuorum.
  • Rapat DPD dipimpin oleh Ketua atau salah seorang anggota DPD  yang ditunjuk.
  • Keputusan Rapat DPD diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  • Dalam Rapat DPD  setiap anggota yang hadir mempunyai 1 (satu) suara.
  • Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara berimbang, ketua sidang berhak memutuskan.


Pasal 14

  • Rapat DPC mempunyai kekuasaan tertinggi dalam strukrur organisasi Cabang dan bertugas :
    • Memilih, mengangkat dan memberhentikan DPC;
    • Menilai kebijaksanaan DPC.
  • Rapat DPC diadakan apabila dianggap perlu oleh DPC dan anggota.
  • Peserta Rapat DPC adalah DPC dan anggota.
  • Rapat DPC dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh DPC dan ½ (seperdua) jumlah anggota.
  • Apabila Rapat DPC tidak mencapai kuorum, Rapat DPC ditunda paling lama 1 (satu) jam, setelah itu Rapat dapat dilaksanakan dengan sah tanpa mengindahkan kuorum.
  • Rapat DPC dipimpin oleh Ketua atau salah seorang anggota DPC  yang ditunjuk.
  • Keputusan Rapat DPC diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  • Dalam Rapat DPC  setiap anggota yang hadir mempunyai 1 (satu) suara.
  • Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara berimbang, ketua sidang berhak memutuskan.

 

 BAB. IX

KEUANGAN

Pasal 15

Dana dan keuangan P-5 diperoleh dari :

  • Uang pangkal dan iuran bulanan.
  • Hasil usaha yang sah dalam ari yang seluas-luasnya.
  • Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

 Pasal 16

Laporan keuangan P-5 baik di tingkat Pusat, di tingkat Daerah maupun di tingkat Cabang harus disusun setiap akhir tahun takwim dan diperiksa oleh tim verifikasi yang masing-masing dibentuk oleh rapat DPP, rapat DPD dan rapat DPC.

 

BAB. X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

  • Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam AD ini ditetapkan lebih lanjut dalam ART.
  • ART merupakan kelengkapan dari AD dan ditetapkan oleh DPP.

 

BAB. XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasr hanya dapat dilakukan oleh MUNAS dengan keputusan yang mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah.

 

BAB. XII

PEMBUBARAN ORGANISASI P-5

Pasal 19

  • Pembubaran organisasi P-5 hanya dapat dilakukan dengan suatu keputusan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu dengan syarat  dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
  • Apabila organisasi P-5 bubar, likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh MUNAS.
  • Apabila terdapat sisa harta, harta tersebut akan diberikan kepada Badan Sosial.

 

BAB. XIII

PENUTUP

Pasal 20

( 1 ) Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 6 dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah, dengan syarat dilaporkan kepada DPP.

( 2 ) AD ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 21

Penyempurnaan Anggaran Dasar ini dilakukan di Cipayung oleh Tim yang diberi mandat oleh MUNAS P-5 ke-5 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005.

 

Ditetapkan di Cipanas 22 Juli 2009
 

Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  I

UMUM

Pasal 1

Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak yang selanjutnya disingkat P-5 adalah suatu organisasi sosial, pendidikan dan profesi lainnya  yang tidak bergerak di bidang politik

 

BAB II

USAHA – USAHA

Pasal 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi tersebut pada Pasal 2 AD, P-5 melakukan:
 
  1. Pembinaan profesi yang sesuai dengan pengetahuan dan  pengalaman para anggota seperti :
    • Memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota yang melakukan pekerjaan bebas sebagai Konsultan Pajak / PBB, Akuntan dan lain sebagainya yang dikoordinasikan oleh Bidang Profesi.
    • Memelihara dan meningkatkan pengetahuan para anggota dengan memberikan pelajaran di bidang Hukum Perpajakan dan Akuntansi yang dikoordinasikan oleh Bidang Pendidikan.
    • Memelihara dan meningkatkan pengetahuan / keterampilan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya di bidang perpajakan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal yang dikoordinasikan oleh bidang pendidikan.
  2. Pembinaan terhadap usaha-usaha komersial anggota dengan jalan tukar menukar pengalaman dan informasi antara anggota yang dikoordinasikan oleh Bidang Usaha dan Kesejahteraan.
  3. Usaha-usaha komersial untuk membiayai kegiatan di bidang  kesejahteraan, sosial, komunikasi, hubungan masyarakat dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Bidang Usaha dan Kesejahteraan.
  4. Usaha–usaha lain di bidang kesejahteraan dan sosial seperti menyelenggarakan ceramah-ceramah di bidang spiritual, usaha simpan-pinjam diantara para anggota, pasar murah dan lain-lain.
  5. Usaha-usaha di bidang komunikasi, hubungan masyarakat dan sebagainya antara lain dengan :
    1. Memelihara rubrik PURNA KARYA di  majalah BERITA PAJAK yang berisi karangan-karangan untuk mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antara para anggota.
    2. Menyelenggarakan pertemuan antara para anggota;

 

BAB III

ANGGOTA

Pasal 3

  1. Yang dapat menjadi anggota adalah:
    • Pegawai DJP yang diberhentikan dengan hormat baik dengan hak Pensiun maupun tanpa hak Pensiun.
    • Mantan pegawai DJP yang pindah/dipindah tugaskan ke Dinas Pemerintah lainnya dan diberhentikan dengan hormat baik dengan hak Pensiun maupun tanpa hak Pensiun.
  2. Yang tidak dapat diterima menjadi anggota P5 adalah pihak-pihak tersebut pada ayat ( 1 ) yang telah dikenakan hukuman pidana.

Pasal 4

  1. Penerimaan menjadi anggota dilakukan secara aktif melalui pendaftaran berdasarkan permintaan dari calon anggota yang disampaikan kepada DPC setempat dengan melampirkan :
    • Foto copy  Surat Keputusan Pensiun, dan atau foto copy Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat.
    • 2 helai Pas foto ukuran 2x3.
  2. Foto copy formulir pendaftaran oleh DPC dikirim ke DPP untuk didaftar dalam Buku Nomer Pokok Anggota (NPA) P-5.
  3. Kepada mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua DPP.
  4. Kartu Anggota P-5 dicetak oleh DPP seragam diseluruh Indonesia.

Pasal 5

Keanggotaan P-5 berakhir karena :

  1. Meninggal dunia
  2. Atas permintaan sendiri secara tertulis
  3. Diberhentikan atas keputusan DPP

 

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

  • Ditempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan PBB, kantor lain dibawah DJP dapat didirikan Cabang P-5, yang sekurang-kurangnya beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
  • Apabila jumlah calon anggota di suatu tempat seperti tersebut pada ayat (1) kurang dari 10 (sepuluh) orang, yang bersangkutan dapat menggabungkan diri dengan Cabang terdekat.
  • Ditempat kedudukan Kanwil DJP oleh DPP dapat dibentuk DPD yang mengkoordinir DPC dalam wilayah Kanwil yang bersangkutan.

 

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Tugas wewenang dan tanggung jawab pimpinan organisasi disusun sebagai berikut:

  1. DEWAN PEMBINA
    • Memberikan pengarahan pelaksanaan program yang diamanatkan oleh MUNAS.
    • Membantu terciptanya keselarasan tindakan antara DPP, DPD dan DPC.
    DEWAN PIMPINAN PUSAT
    • Menetapkan ART sesuai Pasal 17 ayat (2) AD;
    • Memimpin dan mengendalikan P-5 berdasarkan AD dan ART;
    • Menentukan kebijaksanaan dalam melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS;
    • Mengadakan hubungan ke luar sebagai wakil P-5 dengan Badan / Lembaga / Instansi Pemerintah dan Swasta terutama tingkat Pusat;
    • Mengesahkan berdirinya DPD dan DPC.
  2. ANGGOTA DPP
    1. Ketua umum:
      1. Memimpin MUNAS.
      2. Memimpin rapat-rapat DPP.
      3. Menyusun  rencana  dan  program  kerja berdasarkan hasil keputusan  MUNAS.
      4. Mengkoordinasikan semua kegiatan P-5 dalam rangka melaksanakan keputusan MUNAS.
      5. Mengadakan hubungan kerja dengan DPD dan DPC
      6. Memberikan pembinaan/pengarahan pelaksanaan tugas DPD dan DPC
      7. Mengadakan hubungan dengan Lembaga/ Badan / Instansi Pemerintah dan Swasta dengan tugas dan wewenang DPP.
      8. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan usaha-usaha komersial.
      9. Mewakili P-5 bertindak untuk dan atas nama DPP didalam  dan  di luar Pengadilan.
      10. Bertanggung jawab kepada MUNAS
    2. Ketua I :
      1. Membantu Ketua Umum dalam  menyelenggarakan pimpinan sehari - hari.
      2. Mengkoordinasikan  dan  mengawasi  kegiatan  pelaksanaan  Program.
      3. Kerja di bidang Usaha Profesional dan Usaha Komersial.
      4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ket Umum.
      5. Mewakili Ketua Umum jika berhalangan.
    3. Ketua II :
      1. Mengkoordinasikan  dan  mengawasi  kegiatan  pelaksanaan  Program Kerja di bidang Kesejahteraan Sosial.
      2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ket Umum.
      3. Mewakili jika baik Ketua Umum maupun Ketua I berhalangan.
    4. Sekertaris Umum :
      1. Menyelenggarakan tata usaha surat menyurat DPP.
      2. Menyiapkan penyelenggaraan  MUNAS, rapat - rapat  dan  kegiatan - kegiatan DPP lainnya.
      3. Mengumpulkan bahan - bahan dan menyiapkan  laporan  DPP  kepada MUNAS dan rapat DPP.
      4. Menandatangani surat - surat  yang  bersifat  prinsipil  bersama  Ketua Umum.
      5. Mempertanggung  jawabkan   pelaksanaan   tugasnya   kepada   Ketua Umum.
    5. Sekertaris I dan II:
      1. Membantu Sekretaris Umum/Sekretaris I dalam pelaksanaan tugasnya.
      2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan  tugasnya  kepada  Sekretaris Umum / Sekretaris I
      3. Mewakili Sekretaris Umum / Sekretaris I jika berhalangan.
    6. Bendahara I :
      1. Menyelenggarakan tata usaha keuangan DPP.
      2. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan untuk MUNAS
    7. Bendahara II :
      1. Membantu Bendahara I dalam pelaksanaan tugasnya.
      2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara I
    8. Bidang-bidang:
      1. Menyusun rencana dan program kerjaberdasarkan keputusan MUNAS atau DPP dalam bidangnya masing-masing dan melaksanakannya.
      2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.
  3. Dewan Pimpinan Daerah
    1. Mengkoordinir kegiatan DPC didalam wilayahnya.
    2. Menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan DPD kepada DPP.
  4. Dewan Pimpinan Cabang
    1. Memimpin dan mengendalikan organisasi cabang.
    2. Menentukan kebijaksanaan dan program kerja sesuai dengan kondisi setempat  dengan berpedoman kepada kebijaksanaan DPP.
    3. Menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan DPC kepada DPP dan DPD.
  5. Anggota DPC
    1. Ketua :
      1. Memimpin organisasi ditingkat cabang.
      2. Memimpin rapat-rapat DPC.
      3. Menyusun rencana kerja dan program kerja  tingkat  Cabang  berdasarkan rencana dan program kerja DPP.
      4. Mengadakan hubungan dengan Badan / Instansi Pemerintah dan Swasta di  tingkat Cabang.
      5. Menunjuk salah seorang anggota DPC untuk mewakilinya apabila Ketua berhalangan.
      6. Bertanggung jawab kepada DPP.
    2. Sekretaris
      1. Menyelenggarakan tata usaha surat menyurat DPC.
      2. Menyiapkan penyelenggaraan rapat DPC.
      3. Mengumpulkan bahan-bahan dan menyiapkan laporan DPC  kepada DPP,  DPD, MUNAS dan rapat DPC.
      4. Menandatangani surat-surat yang bersifat prinsipil bersama Ketua.
      5. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
    3. Bendahara :
      1. Menyelenggarakan tata usaha keuangan DPC.
      2. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan tiap-tiap bulan kepada Ketua.
      3. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
    4. Seksi-seksi :
      1. Menyusun rencana dan program  kerja kegiatan usaha  di  tingkat  Cabang dan melaksanakannya.
      2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.


BAB VI

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 8

  • Tema dan pokok acara serta materi MUNAS ditetapkan oleh DPP selambat– lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUNAS. Bahan materi MUNAS tersebut harus sudah diterima oleh DPC selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum MUNAS.
  • MUNAS dapat diajukan atau diundurkan waktunya atas permintaan 2/3 ( dua per tiga) jumlah DPC.
  • MUNAS dihadiri oleh :
    • Dewan Pembina;
    • DPP, DPD dan utusan DPC;
    • Peninjauan atas undangan DPP.
    • Peninjau tidak mempunyai hak suara dalam MUNAS.
    • Jumlah peserta MUNAS dari setiap DPC ditetapkan DPC masing-masing disertakan pada DPC.
    • Ketentuan mengenai tempat, biaya, dan waktu penyelenggaraan MUNAS ditetapkan oleh DPP.
     

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 9

  1. Berdasarkan Pasal 15 AD, uang pangkal ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan iuran bulanan sebesar :
    1. - Rp.         Nihil untuk mantan Golongan I
    2. - Rp.   5.000,00 untuk mantan Golongan II
    3. - Rp. 10.000,00 untuk mantan Golongan III
    4. - Rp. 20.000,00 untuk mantan Golongan IV
  2. Uang pangkal dai iuran tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dengan syaray dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat P-5.
  3. Harta P-5 dibukukan dan dikelola oleh Bendahara.
  4. Keuangan P-5 digunakan untuk membiayai :
    1. Kegiatan Organisasi.
    2. Pengeluaran Rutin.
    3. Pengeluaran Khusus.

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 10

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ART ini ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan DPP.
  2. Perubahan ART hanya dapat dilakukan karena :
    1. Perubahan AD atau
    2. Penyesuaian Perkembangan organisasi.
  3. ART ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 11

 Penyempurnaan ART ini disahkan di Cipayung oleh MUNAS P-5 ke.5 pada  hari Kamis 30 Juni 2005.

 

Ditetapkan di Cipanas 22 Juli 2009
     

Anggota Online saat ini :

Hanggoro Pamungkas | Login for chat